PANDEGLANG.- Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Pandeglang, Gusmawan Rusminto mendukung Gerakan Rehabilitasi Terumbu Karang (GRTK) yang digagas oleh Forum Pelestari Terumbu Karang (F-PTK) Banten sebagai langkah nyata dari komponen masyarakat dalam menjaga dan melestarikan biota laut tersebut.

Penegasan itu disampaikan Gusmawan saat menerima Koordinator F-PTK Banten, Nurwarta Wiguna didampingi Ketua Perkumpulan Urang Banten (PUB) Kabupaten Pandeglang, Wawan Ridwan di Pendopo Kabupaten Pandeglang, Kamis (22/10/2020). Hadir dalam pertemuan tersebut, Asisten Daerah III, Kurnia Satriawan, Kepala Dinas Perikanan, Suaedi Kurdiatna, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Tati Suwagiharti dan perwakilan dari Dinas Pariwisata.

“Meski jabatan saya sebagai Pjs Bupati Pandeglang sampai Desember 2020, namun saya sangat atensi dan mengapresiasi adanya Gerakan Rehabilitasi Terumbu Karang yang digagas F-PTK Banten dan didukung oleh sejumlah organisasi/komunitas/kelompok masyarakat yang salah satunya adalah Perkumpulan Urang Banten,” katanya.

Dijelaskan, terumbu karang merupakan biota laut yang sangat banyak manfaatnya, terutama dalam menjaga keseimbangan ekosistem bawah laut. “Manfaat ekonomi bagi masyarakat, terutama yang tinggal di pesisir sebagai matapencaharian menangkap ikan, itu sudah pasti, karena terumbu karang merupakan rumah bagi ikan untuk berkembangbiak. Jika terumbu karangnya rusak, maka keberadaan ikan akan berkurang yang nantinya berimbas pada menurunnya hasil tangkapan ikan,” katanya.

Gusmawan berharap, GRTK terus digalakan ke seluruh elemen masyarakat melalui kegiatan penyadartahuan atau edukasi kepada masyarakat, khususnya anak dan remaja.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pandeglang, Tati Suwagiharti mengakui bahwa keberadaan terumbu karang, khususnya di Pulau Badul, Kecamatan Sumur sejak diterjang Tsunami Selat Sunda 22 Desember 2018 lalu kondisinya sangat memprihatinkan. “Kami akui, kerusakan terumbu karang di Pulau Badul khususnya belum ditangani. Pascatsunami, kami lebih fokus pada kegiatan penanaman mangrove,” ujarnya.

Sedangkan, Kepala Dinas Perikanan Pandelang, Suaedi menyatakan, secara prinsip mendukung GRTK. Namun dia menyampaikan, bahwa urusan bidang kelautan bukan lagi menjadi kewenangan kabupaten, melainkan provinsi. “Urusannya sudah ada di Dinas Kelautan Provinsi. Namun demikian, kami akan mendukung GRTK yang digagas F-PTK Banten,” tandasnya.

Sementara itu, Asda III menyarankan agar F-PTK Banten tidak sekadar menyelenggarakan kegiatan peluncuran GRTK. “Saya mengusulkan agar F-PTK Banten ke depan bisa duduk bersama dengan lintas stakeholder di level kabupaten maupun provinsi guna membahas kelanjutan dari gerakan saat ini,” katanya.***