LABUAN.– Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Serang bekerjasama dengan Forum Pelestari Terumbu Karang (F-PTK) Banten menggelar Sosialisasi Konvensi Keanekaragaman Hayati Laut (KKHL) dan Gerakan Rehabilitasi Terumbu Karang (GRTK), Rabu (25/11).
“Kami sangat apresiasi kegiatan hari ini yang dihadiri lintas komunitas peduli lingkungan yang tergabung dalam F-PTK Banten. Ini menggambarkan adanya komitmen dari masyarakat Banten, khususnya di wilayah Kabupaten Pandeglang dalam mendukung konservasi dan keanekaragaman hayati laut,” ujar Andi selaku Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut .
Ditambahkan Andi, luas areal terumbu karang di Indonesia mencapai 2,5 juta hektar, dengan jumlah luas tertinggi ada di Sulawesi, Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara dan Papua. Pemerintah pusat sangat sulit untuk melakukan pengendalian kondisinya, sehingga dibutuhkan peran aktif dari seluruh komponen masyarakat, termasuk juga dukungan dari pemerintah daerah.
Lebih lanjut dijelaskan, kerusakan terumbu karang di Indonesia saat ini cukup besar dikarenakan faktor alam dan manusia. “Namun, tidak perlu khawatir, perairan laut Indonesia dibanding beberapa negara lainnya, termasuk kategori jernih. Hasil riset dari Universitas di Australia bekerjasama dengan WWF Regional, perairan di Indonesia memiliki daya lenting yang sangat tinggi. Artinya, ketahanan terumbu karang di Indonesia mencapai 41 persen, sementara negara lain di bawah 10 persen,” tandasnya.
Hal senada dikatakan Kepala L PSPL Serang, Syarif Iwan Taruna Alkadrie, S.T, M.Si. dikatakan, dengan kegiatan yang digelar bersama F-PTK Banten, diharapkan adanya sinergitas program atau kegiatan dari LPSPL pada tahun-tahun yang akan datang.
“Upaya pelestarian terumbu karang ini perlu terus di tingkatkan, apalagi terumbu karang sangat berperan penting dalam kelestarian ekosistem pesisir. Mengingat terumbu karang dapat menjadi sistem penyangga kehidupan wilayah pesisir dan laut dengan menjadi tempat memijah dan mencari makanan berbagai biota laut”, tambah Iwan.
Sementara itu, praktisi konservasi laut, Mumu Muamalah dari Balai Taman Nasional Ujung Kulon (BTNUK) menegaskan, penanganan dan pengelolaan pesisir dan laut harus terintegrasi, mulai dari terumbu karang, padang lamun dan mangrove. “Setahu saya, di pesisir dan laut Banten ini belum menemukan adanya keterpaduan pengelolaan pesisir laut yang meliputi tiga hal tersebut. Selain itu, program dan kegiatannya harus berkelanjutan,” ujarnya.
Koordinator F-PTK Banten dalam kesempatan tersebut memaparkan Rencana Strategis Gerakan Rehabilitasi Terumbu Karang (GRTK) Panca warsa I (2021-2025) yang nantinya akan dijadikan pedoman aksi lima tahun ke depan. “Hari ini, draft Renstra GRTK ini kami sosialisasikan kepada anggota forum. Insya Allah, draft ini akan dibahas secara detil bersama dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga forum pada acara musyawarah, pertengahan Desember 2020 mendatang,” tandasnya.***
